Sekretaris Jenderal PAN Nilai Penyaluran Subsidi Tidak Tepat Sasaran, Ini Kata Eddy Soeparno
Selasa, 31-05-2022 - 14:22:39 WIB
Baca juga:
   
 

Mediasindonews.com | Jakarta - Wakil Ketua Komisi VII DPR Eddy Soeparno meminta PT Pertamina (Persero) dan Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) mengkaji ulang mekanisme penyaluran bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi. Sekretaris Jenderal PAN itu menilai sistem penyaluran subsidi yang berlaku saat ini tidak tepat sasaran.

"Dari awal kami sudah minta agar dilakukan evaluasi terhadap mekanisme subsidi. Jangan subsidi (BBM) ke barang, tapi langsung ke orang atau penerima," ujar Eddy saat dihubungi pada Selasa, (31/5/2022).

Menurut Eddy, selama ini penyaluran subsidi BBM memiliki risiko tinggi terhadap kebocoran dan tidak tepat sasaran. Musababnya, subsidi BBM justru dinikmati oleh kalangan menengah ke atas dan industri besar.

Meski demikian, perubahan mekanisme penyaluran subsidi BBM harus mempertimbangkan pelbagai hal. Salah satunya adalah pemutakhiran atau pembaruan data penerima bantuan.

"Sumber data harus akurat," ucap Eddy. Selain itu, penyaluran subsidi perlu diikuti dengan peraturan atau payung hukum yang mengatur mekanismenya agar dapat diawasi. Tindakan-tindakan penyaluran subsidi yang menyeleweng, kata Eddy, dapat langsung ditangani oleh penegak hukum.

"Jadi idenya (perubahan mekanisme subsidi) bagus dan kita akan dukung, tapi mekanisme pelaksanaannya harus dikaji saksama supaya tidak menimbulkan problem baru," kata Eddy.

Sebelumnya, Dewan Energi Nasional (DEN) mengusulkan agar pemerintah mengatur peruntukan penggunaan BBM jenis Pertalite. Sekretaris Jenderal DEN Djoko Siswanto mengatakan BBM itu sebaiknya dikhususkan bagi sepeda motor, transportasi umum, dan angkutan barang.

"Kalau berhasil itu bagus untuk mengurangi beban Pertamina dan Kementerian Keuangan," kata Djoko dalam acara Energy Corner CNBC Indonesia.

Pengkhususan tersebut bermaksud memperkecil beban subsidi dan kompensasi yang saat ini ditanggung perusahaan minyak negara. Musababnya bila merujuk kondisi saat ini, Djoko berujar kelompok masyarakat kelas menengah ke atas juga ikut menikmati subsidi BBM.

Hal itu tampak dari pengendara mobil yang banyak menggunakan Pertalite di tengah harga minyak mentah dunia yang masih tertahan tinggi hingga pertengahan tahun mendatang. Sementara itu, dia menuturkan, pengendara motor relatif berasal dari kelompok masyarakat dengan situasi perekonomian yang pas-pasan.

Dengan demikian, dia melihat perlu ada pengalihan subsidi BBM sepenuhnya ke golongan masyarakat itu. "Pesepeda motor kan ekonominya kita tahu tidak semampu orang yang beli mobil, wajar dikasih Pertalite, kalau angkutan umum kan untuk masyarakat dan juga angkutan sembako," ucapnya. (SHI GROUP)

Sumber: bisnis.tempo.co

Editor: Rati




 
Berita Lainnya :
  • Pembukaan Pacu Jalur Kuansing 2024, Seluruh Pejabat Tinggi Diarak Dengan Perahu Baganduang
  • Hasil Seleksi Administrasi Jabatan Camat dan Lurah Kota Pekanbaru 2025
  • Buntut Terbitkan Izin Tempat Hiburan Malam yang Sempat Diprotes Warga, Gubri Copot Plt Kadispar
  • Dr. Ragil Ajak Alumni UIR Dumai Bersatu dan Besarkan Panji IKA UIR
  • Memeriahkan Helat Pelalawan ke 26 Di Tahun 2025, PT. Arara Abadi Forestri Green Ovation Stand
  •  
    Komentar Anda :

     
     
     
    + Indeks Berita +
    01 Pembukaan Pacu Jalur Kuansing 2024, Seluruh Pejabat Tinggi Diarak Dengan Perahu Baganduang
    02 Hasil Seleksi Administrasi Jabatan Camat dan Lurah Kota Pekanbaru 2025
    03 Buntut Terbitkan Izin Tempat Hiburan Malam yang Sempat Diprotes Warga, Gubri Copot Plt Kadispar
    04 Dr. Ragil Ajak Alumni UIR Dumai Bersatu dan Besarkan Panji IKA UIR
    05 Memeriahkan Helat Pelalawan ke 26 Di Tahun 2025, PT. Arara Abadi Forestri Green Ovation Stand
    06 DPD SPI Bengkalis Adakan Rapat Agenda Pengukuhan
    07 Penyidik Gakkum Kehutanan Sidik Pemilik Kebun Sawit Ilegal Di Dalam Kawasan Taman Nasional Berbak Sembilang
    08 Gelar Aksi Damai, Keluarga H Masrul Desak KPK Periksa BPN Pekanbaru Dugaan Gratifikasi Terkait PT HM Sampoerna
    09 Mobil Kapolres Kuansing diRusak Usai Diserang Massa Penolak Penertiban Tambang Emas Ilegal
    10 TKD Dipangkas, Gubernur Sumbar Minta Gaji ASN Daerah Dibayar Pusa
    11 Sabar, Pengangkatan PPPK Paruh Waktu Pemprov Riau Proses Usulan NIP
    12 Sudah 10 Pelamar Daftar Asesmen 20 Jabatan Eselon II Pemprov Riau
    13 KPK Pulihkan Aset Negara Rp9,6 Miliar dari Tiga Koruptor Pekanbaru, Termasuk Eks Pj Wali Kota
    14 Masyarakat Teluk Pulai Kec. Pasir Limau Kapas Berharap Pembangunan Kampung Nelayan Merah Putih Segera Terwujud
    15 Zulkardi Dorong Pemprov Riau Cari Terobosan Selamatkan Honorer Non-Database
    16 Jadwal Pelantikan PPPK Tahap I dan II Belum Jelas, Namun BKPP Kuansing Tetap Optimistis Tuntas Dilantik di 2025
    17 Polda Riau Tahan Eks Pegawai Bank BUMN Terkait Dugaan Korupsi Rp7,9 Miliar
    18 Tak Mau Dirumahkan, Honorer TMS Minta Perlindungan DPRD dan Gubernur Riau
    19 Kilang Minyak di Dumai Meledak, Manager Pertamina: Mohon Bantuan Doa
    20 DPRD Riau Sahkan 3 Ranperda, Diantaranya: Ranperda APBD-P 2025 dan Kawasan Pemukiman
    21 Polda Riau Kembalikan Rumah dan Apartemen Milik Muflihun
    22 Keuangan Daerah Defisit, Sekdaprov Riau Pertimbangkan Turunkan TPP
     
     
     
    Galeri Foto | Advertorial | Indeks Berita
    Redaksi | Disclaimer | Pedoman Media Siber | Tentang Kami | Info Iklan
    © mediasindonews.com