Mediasindonews.com I Pekanbaru – Pemerintah Provinsi Riau menerima total bantuan sosial senilai lebih dari Rp 257 miliar dari Kementerian Sosial dan kementerian lainnya, dalam kunjungan kerja Komisi VIII DPR RI ke Riau. Bantuan ini mencakup beras, Program Keluarga Harapan (PKH), alat bantu disabilitas, buffer stock logistik bencana, hingga beasiswa dan dukungan pendidikan keagamaan

Penjabat Sekretaris Daerah Provinsi Riau, M. Job Kurniawan, menyampaikan bahwa sejumlah bantuan akan langsung disalurkan ke masyarakat, sementara lainnya akan dikelola oleh pemerintah daerah dan lembaga terkait. Penyerahan simbolis dilakukan di Ruang Rapat Melati, Kantor Gubernur Riau, Jumat (25/7/2025).

“Hari ini kita menerima Komisi VIII DPR RI bersama seluruh anggota, termasuk Bapak Anggota DPR RI Komisi VIII juga hadir Pak Achmad dari dapil Riau. Kita menerima beberapa bantuan, baik dari BNPB, Kementerian Sosial, maupun Kementerian lainnya,” ujar Job Kurniawan.

Bantuan sosial dari Kementerian Sosial terdiri atas:

* Bantuan Sembako Tahap II: Rp 144,6 miliar

* Bantuan PKH Tahap II: Rp 110,7 miliar

* Bantuan Bufferstock Logistik Bencana: Rp 1,67 miliar

* Alat bantu kaki dan tangan palsu: Rp 139 juta

Total bantuan dari Kemensos mencapai Rp 257,1 miliar.

Selain itu, Pemerintah Provinsi Riau juga menerima bantuan berupa 19.382 sertifikat halal senilai Rp 4,45 miliar dari BPTPH, serta bantuan pendidikan keagamaan dari Kementerian Agama senilai Rp 4,36 miliar.

Dari sisi penanggulangan bencana, Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) memberikan bantuan alat untuk mendukung pemadaman kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Provinsi Riau yang saat ini memasuki musim kemarau.

“Bantuan dari BNPB akan kita bagi ke kabupaten/kota yang membutuhkan, seperti Rokan Hilir, Rokan Hulu, dan daerah lain. Ini akan sangat membantu penanganan karhutla yang sedang terjadi,” ujar Job.

Ia juga menambahkan bahwa sebagian bantuan telah langsung diterima masyarakat penerima manfaat, termasuk anak-anak penyandang disabilitas yang memperoleh alat bantu.

Meski kondisi fiskal nasional tengah mengalami defisit, Komisi VIII DPR RI tetap menyalurkan berbagai bentuk dukungan ke Riau. Job berharap kerja sama antara Pemerintah Provinsi Riau, kementerian, dan lembaga seperti Baznas dapat menurunkan angka kemiskinan ekstrem di wilayahnya.

“Ini bukti nyata bahwa kita sudah bekerja dan terus mendorong agar bantuan ini bisa dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh masyarakat,” ujarnya.