Kenaikan tarif retribusi parkir di kota Pekanbaru banyak mendapatkan penolakan masyarakat kota Pekanbaru.
Salah satunya dari Pimpinan Wilayah (PW) Himpunan Mahasiswa Al-Washliyah (HIMMAH) Riau.
Bahkan, secara tegas Ketua PW HIMMAH Riau, Kori Fatnawi Syihab menyebutkan pemberlakuan tarif parkir baru yang mengalami kenaikan 100 persen adalah bentuk arogansi pemerintah Kota Pekanbaru dan ketidakpedulian Pj Walikota Pekanbaru Muflihun.
"Kenaikan parkir yang ditetapkan di Pekanbaru adalah bentuk arogansi Pemko Pekanbaru dan sikap ketidakpedulian Pj Walikota Pekanbaru, Muflihun di tengah kondisi ekonomi masyarakat saat ini yang sedang melemah justru kok, PJ Walikota Pekanbaru malah melahirkan kebijakan yang tidak menguntungkan bagi masyarakat Kota Pekanbaru," tegasnya dalam surat elektronik yang diterima dailysatu.com, Rabu 7 September 2022.
PW HIMMAH RIAU menilai, sebutnya, akibat kenaikan tarif parkir ini tentunya nanti akan memicu kenaikan tingkat inflasi dipekanbaru yang mana ini tidak sesuai dengan harapan Mendagri yang meminta agar semua kepala daerah menekan tingkat Inflasi didaerahnya masing masing agar tetap dibawah angka 5 persen.
"PW Himmah dengan tegas menolak kenaikan tarif parkir ini dan kita juga meminta kepada pihak kementrian dalam negeri untuk mengevaluasi dan mengganti PJ walikota Pekanbaru yang tidak bisa menyelaraskan dan bersinergi untuk kepentingan nasional dalam menekan laju inflasi di daerah," katanya.
Kori menambahkan bahwa dengan sikap Walikota seperti ini, PW Himmah Riau menduga adanya kepentingan dan permainan dan kolaborasi dengan pihak ketiga selaku pengusaha parkir Pekanbaru.
"Kita minta kepada Pj Walikota marilah kita peka dengan kondisi masyarakat sekarang ini yang lagi susah atau sebaiknya segera letakkan jabatan secara terhormat karena memang tidak mampu menjalan kan amanah untuk memimpin pekanbaru ini," ungkapnya.
Dikatakan, kebijakan menaikkan tarif parkir tersebut, PW Himmah Riau melihat dan menilai secara umum memang ketidakmampuaan Pj Walikota Pekanbaru dalam memimpin.
"Sudah terlihat dalam 4 bulan berjalan, kegiatan seremonial berlebihan, persoalan sampah,banjir, drainase dan juga sikap dan tanggapan di media terkait kenaikan tarif parkir dipekanbaru," keluhnya.
Apalagi, pernyataan Pj Walikota Pekanbaru yang seolah menunjukkan sikap lepas tangan dan tidak bisa berbuat apa-apa karena SK kenaikan tarif parkir ini berdasarkan SK walikota Pekanbaru.
"Ini adalah sebuah jawaban yang menggelikan sekaligus membingungkan dan akhirnya kita menilai ini sebagai ketidak mampuan beliau dalam menjalankan amanah sebagai Pj Walikota Pekanbaru, dan untuk kebaikan Pekanbaru sekali lagi kita minta Mendagri untuk evaluasi dan mengganti Muflihun," tandasnya.
