PEKANBARU - Dewan Pimpinan Daerah Partai Solidaritas Indonesia (DPD PSI) Kota Pekanbaru melihat pentingnya koordinasi antarlembaga dan tingkatan pemerintahan. Selain itu, paling penting lagi adalah perencanaan yang matang.

Hal tersebut disampaikan oleh Ir. Elmand Leonard., MT, Praktisi Konstruksi yang juga merupakan pengurus DPD PSI Kota Pekanbaru. Hal ini agar pembangunan infrastruktur yang berkaitan dengan kepentingan masyarakat berjalan baik dan maksimal.

Menurutnya, koordinasi antarlembaga merupakan sesuatu yang tak bisa dihindari. Bahwasanya tidak semua kegiatan pembangunan dapat dilaksanakan oleh satu instansi atau tingkatan pemerintahan saja.

"Sebut saja Pemko Pekanbaru atau Pemprov Riau ingin membangun jalan yang berada di wilayah rawa atau sungai. Sebelumnya, rawa atau sungai tadi harus diturap. Untuk turap rawa atau sungai, itu merupakan kewenangan pemerintah pusat," kata Elmand.

Kendati Pemko bisa membangun turap, tentunya ada keterbatasan anggaran. Di sini peran pemerintah pusat atau kementerian melalui Balai Wilayah Sungai (BWS) untuk membangun turap dan Pemko atau Pemprov yang membangun jalan.

Seperti juga pembangunan Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) di Pekanbaru yang saat ini masih menyisakan masalah. Pelaksanaan perbaikan dan pemulihan jalan yang terdampak pembangunan IPAL pada beberapa bagian masih belum tuntas.

"Misalnya, pembangunan IPAL pada jalan yang berada di bawah kewenangan Pemprov Riau. Ini jadinya tumpang tindih. Sampai sekarang masih belum tuntas. Akhirnya kepentingan masyarakat untuk mendapatkan akses jalan yang layak dikorbankan," papar Elmand lagi.

Terkait perencanaan, jika infrastruktur dibangun tanpa perencanaan yang baik, hasilnya juga tak akan maksimal seperti yang diharapkan. Perlu perencanaan yang benar-benar matang oleh konsultan profesional dan tidak asal jadi.

"Ini yang ingin kita ingatkan. Jangan sampai infrastruktur yang sudah dibangun dengan APBD, umurnya sebentar saja karena tak ada perencanaan yang baik," tutur Elmand mengakhiri. (*)