Mediasindonews.com | Pekanbaru - Pemerintah Kota Pekanbaru hingga kini masih memiliki sejumlah tunda bayar kepada pihak ketiga. Tunda bayar ini merupakan akumulasi sejak tahun-tahun sebelumnya.

Total jumlah tunda bayar atau utang Pemko Pekanbaru mencapai Rp 170 miliar. Jumlah tersebut terus berkurang dengan upaya pelunasan sejak pergantian Pj Wali Kota Pekanbaru, Muflihun

Pemerintah kota membayarkan utang kepada pihak ketiga Rp 100 miliar. Salah satu bentuk utang itu adalah honor Ketua RT dan RW serta insentif kader Posyandu.

"Saat saya menjabat pada 2022, tunda bayar mencapai Rp 176 miliar. Kami bayarkan honor ketua RT dan RW serta kader Posyandu. Tahun ini, tunda bayar itu kami angsur," kata Muflihun, Jumat 20 Oktober 2023 lalu.

Dirinya menyampaikan, sisa tunda bayar mesti mereka lunasi berkisar Rp 36 miliar. Pemerintah kota berharap tunda bayar tidak ada lagi di APBD 2025. "Kalau APBD sehat, Pemko bisa kembali membangun pekanbaru," sebutnya.

Muflihun menyebut saat ini pemerintah kota tengah berupaya menggenjot pendapatan dari Pendapatan Asli Daerah (PAD). Apalagi masyarakat juga menginginkan agar infrastuktur segera dibenahi.

Dia menegaskan bahwa pada tahun ini pemerintah kota ingin membuat APBD Kota Pekanbaru lebih sehat. Apalagi cukup banyak tantangan di tahun 2024 mendatang.

"Ini kita gunakan untuk prioritas, kita gunakan yang lebih bermanfaat untuk jalan rusak. Belum lagi infrastuktur jalan, parit, drainase hingga penanganan banjir," akunya.

Ia pun mendorong Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru untuk menggali potensi sumber Pendapat Asli Daerah (PAD). Ia menyakini pendapatan di Bapenda sejak awal tahun mengalami surplus sebesar Rp 30 Miliar sehingga ada tren positif di tahun ini.

"Bapenda terus bekerja di lapangan, jika dibandingkan tahun 2022 dengan 2023 itu sudah surplus luar biasa. Harapan kita APBD kita bisa meningkat 70 persen meningkat," tuturnya, Senin (23/10/2023).