Wali Kota Dumai H. Paisal menegaskan bahwa pengelolaan risiko yang terencana dan terukur bukan sekadar pemenuhan kewajiban administratif, melainkan instrumen krusial dalam menjamin keberhasilan program-program prioritas daerah.

 

Menurutnya,

dinamika pembangunan di Kota Dumai yang bergerak cepat memerlukan kesiapsiagaan seluruh jajaran pemerintahan dalam mengantisipasi tantangan internal maupun eksternal.

 

Setiap kebijakan dan program besar yang kita rancang untuk kemajuan Kota Dumai tentu memiliki tantangan dan risikonya masing-masing, baik dari sektor infrastruktur, pendidikan, lingkungan, hingga tata kelola pemerintahan. Melalui pengelolaan risiko strategis ini, saya minta seluruh OPD tidak hanya fokus pada capaian target, tetapi juga jeli memetakan potensi masalah sejak dini agar solusi dan mitigasinya bisa kita jalankan secara tepat sasaran," ujar Wali Kota H. Paisal.

 

Ia juga

berpesan agar seluruh Kepala OPD memperkuat sinergi dan kolaborasi lintas sektor dalam menerapkan pedoman manajemen risiko, sehingga tata kelola pemerintahan Kota Dumai semakin akuntabel, adaptif, dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat.

 

Sementara itu, Kepala Bappeda Kota Dumai, Budhi Hasnul, menyampaikan bahwa Pengelolaan Risiko Strategis Pemko Dumai Tahun 2025-2029 difokuskan pada enam sasaran strategis prioritas daerah, mulai dari peningkatan kualitas pendidikan, pemerataan infrastruktur, resiliensi terhadap bencana dan perubahan iklim, hingga penguatan ekonomi dan tata kelola berintegritas.

 

Budhi

Hasnul menambahkan bahwa penyusunan dokumen ini telah memakan waktu yang cukup panjang serta melibatkan seluruh OPD terkait melalui diskusi intensif yang turut didampingi oleh Perwakilan BPKP Provinsi Riau.

Mengingat penyusunan dokumen ini memakan waktu cukup panjang dan melibatkan seluruh OPD terkait untuk mendiskusikannya, serta didampingi oleh BPKP Perwakilan Provinsi Riau, sosialisasi pada hari ini dimaksudkan agar setiap perangkat daerah mengetahui Risiko Strategis yang menjadi tanggung jawabnya dan menyelaraskan Rencana Tindak Pengendalian (RTP) di seluruh perangkat daerah agar faktor-faktor risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD dapat diminimalisir," jelas Budhi Hasnul.

 

Lebih lanjut, ia

menjelaskan bahwa hal tersebut mencakup langkah-langkah penanganan risiko, kontrol eskalasi, hingga tindakan pemulihan untuk setiap risiko yang teridentifikasi.

Menurutnya, tidak menutup kemungkinan akan muncul risiko-risiko baru maupun rencana tindak pengendalian yang lebih inovatif sesuai dengan dinamika kondisi daerah ke depannya.

 

Melalui kegiatan

Sosialisasi ini, diharapkan seluruh OPD di lingkungan Pemerintah Kota Dumai dapat memiliki kesepahaman yang sama dalam mengimplementasikan penanganan risiko secara berkelanjutan demi terwujudnya tujuan pembangunan daerah secara optimal dan terukur. (inf diskominfo)